🍺 Tanggal Pencairan Dana Pengungsi

RelokasiPengungsi Erupsi Semeru Disiapkan, Per KK Tempati Huntara 7x14 Meter Persegi Kerajaan Arab Saudi Siapkan Dana 20 Miliar Dolar untuk Proyek Wisata Rekreasi. Tanggal pencairan gaji Pengurusposko pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung mempertanyakan dana insentif mereka yang belum kunjung cair dalam kurun waktu enam bulan terakhir ini. "Sudah enam bulan ini kami tidak menerima dana insentif dari pemerintah. Padahal kami sudah bekerja maksimal me­ngurusi para pengungsi. Wa­jarlah kami minta apa yang men­jadi hak kami. koPJ3. Kendari ANTARA News - Pengungsi asal Maluku dan Maluku Utara yang berada di Sulawesi Tenggara Sultra, yang tergabung dalam Saluran Aspirasi Rakyat SARA menuntut penyaluran dana kompensasi eksodus sebesar Rp10 juta per kepala keluarga. Tuntutan dana kompensasi tersebut mereka sampaikan dalam aksi damai yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sultra, di Kendari, Selasa. Ketua SARA, La Umar, Mengatakan dana kompensasi eksodus kerusuhan Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp10 juta per KK sudah dijanjikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sejak tahun 2010 lalu. "Namun hingga sekarang dana tersebut belum juga dicairkan, maka dari itu kami datang ke DPRD Sultra untuk meminta kepada wakil rakyat agar dapat menjembatani kami untuk bertemu dengan pihak dinas terkait,"ujarnya. Ia menambahkan sesuai dengan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah eksodus asal Maluku dan Maluku Utara di Sultra mencapai Kepala Keluarga atau sekitar 255 ribu jiwa, jumlah tersebut tersebar diseluruh wilayah Sultra. Menurutnya, seharusnya sudah harus memberikan dana kompensasi tersebut sehingga para pengungsi korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara bisa mendapatkan hak-hak mereka. "Selain kompensasi dana sebesar Rp10 juta, sesuai dengan kesepakatan bersama Komisi delapan DPR RI menghasilkan keputusan berupa kompensasi bahan bangunan rumah BBR dan dana bantuan usaha bagi pengungsi,"ujarnya. Menurutnya, jumlah pengungsi yang terbanyak ada di Kabupaten Buton, Kota Baubau, dan Kabupaten Wakatobi. Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Sultra, Bustam, Mengatakan pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan kejelasan agar para pengungsi tersebut dapat menerima hak mereka sebagai warga negara. "Besok kami akan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi dan Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sultra,"ujarnya. Massa pengungsi tersebut diterima oleh anggota DPRD Sultra dari Komisi I dan Komisi IV, yakni Bustam, Aswandi Andi, Surunudin, Wa Ode Farida dan Muniarty M Ridawan. KR-LARPewarta La Ode Abdul RahmanEditor Ella Syafputri COPYRIGHT © ANTARA 2014 Baubau, Sultra ANTARA News - Setelah Tim ReVerifikasi data Eks pengungsi Timor-Timur menyelesaikan proses pendataan ulang bagi penggungsi korban jajak pendapat Timor-Timur yang berdomisili di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara Sultra sampai saat ini dana bantuan dari Menko Kesra sebesar per kepala keluarga belum cair. Menurut Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigragi Kota Baubau, Andy Nursin di Baubau, Senin, sejak Tim Reverikfikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Baubau menyelesaikan pendataannya, pihaknya telah mengirimkan data eks pengunggsi hasil reverifikasi itu kepala gubernur Sultra dengan tembusan ke Dinas Sosial Sultra. "Tim reverifikasi yang diberikan surat keputusan SK oleh Wali Kota Baubau sejak petengahan Oktober 2009 telah rampung, namun hingga saat ini belum ada infomasi yang jelas kapan dana tersebut dicairkan," katanya Andy menambahkan, berdasarkan informasi terakhir dari Dinas Sosial Propinsi Sultra bahwa saat ini pencairan dana bantuan bagi pengungsi Timo Timur tersebut sementara tahap proses dari Menko Kesra Menurut Andy, hasil reverifikasi data eks pengungsi Timor Timur yang dilakukan pada Oktober lalu, sejumlah pengungsi yang terdaftar atau berkurang dari data yang bermunculan dari berbagai organisasi yang berjumlah orang lebih. "Data pasti mengenai eks pengunggsi Timor-Timur hasil reverifikasi belum dapat diekspos, baru hanya sebatas laporan interent antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi Sultra, dan apabila ada beberapa elemen masyarakat yang meminta informasi soal data tersebut Dinas Sosial Propinsi Sultra hanya memberikan informasi seadanya" ujarnya.*Pewarta Editor Kunto Wibisono COPYRIGHT © ANTARA 2009 - Program Bantuan Sosial Bansos dari Kementerian Sosial Kemensos akan dilanjutkan pada tahun depan. Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini bansos 2021 bagi warga yang terdampak COVID-19 ini akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021. "Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari [2021]. Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda," kata Risma dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 29/12/2020, seperti dikutip Antara menyampaikan hal tersebut bersama dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai keduanya mengikuti rapat terbatas dengan topik "Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021" yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Bansos yang tadinya berbentuk sembako untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek itu menurut diubah menjadi bantuan tunai. "Untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, bantuan berupa sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos karena kita khawatirkan nanti timbul kerumunan karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Bu Mensos," kata Muhadjir. Menurut Risma, pembahasan berbagai skema dan data penerima bantuan untuk 2021 masih dalam proses finalisasi. "Kenapa hampir, karena kita akan mengembalikan [data] hari ini ke daerah dan [data] itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. 'Bu 1 Januari kita libur?' Kita enggak ada libur karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan," ungkap Risma. Alasannya karena rata rata belanja sembako di Indonesia per bulan adalah senilai Rp3,76 triliun atau sekitar Rp60 miliar untuk lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia. "Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Penerima program sembako atau BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai tahun ini adalah 18,8 juta penerima dengan menerima per bulan untuk Januari sampai dengan Desember," tambah Pencairan Bansos 2021 Program Bantuan Sosial Tunai BST pada 2021 ditargetkan untuk 10 juta orang penerima termasuk di Jabodetabek yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan indeks bantuan per bulannya adalah bagi setiap penerima manfaat. "Itu diberikan pemerintah itu hingga Januari, Februari, Maret, April, jadi selama empat bulan," ungkap BST, ada pula Program Keluarga Harapan PKH yang ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur Bank Himbara. "Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan tahap pertama Januari, kedua bulan April, tahap ke-3 bulan Juli dan tahap ke-4 bulan Oktober," ungkap Risma. Risma juga mengatakan akan mulai memperbaiki sistem pemberian bantuan mulai Februari 2021. "Karena Januari harus segera disalurkan maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada feedback, jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan untuk penerima bantuan," tambah Risma. Risma berharap tidak ada lagi upaya memotong bantuan atau penyelewengan juga Bansos 2021 Akan Dicairkan dalam Bentuk Tunai untuk Jabodetabek Risma Siapkan Sistem agar Uang Bansos Bukan untuk Beli Rokok - Ekonomi Penulis Dipna Videlia PutsanraEditor Agung DH

tanggal pencairan dana pengungsi